peraturan menteri adalah. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal8. peraturan menteri adalah

Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TER MINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Hari adalah hari kerja. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/ OT. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019. - 5 . Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas20. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 27. 18. Pejabat Kementerian/Lembaga adalah Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Utama atau pemegang jabatan setingkat pada Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas penyusunan target dan pagu penggunaan PNBP. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 02/2021 TENTANG. BAB II INFORMASI PUBLIK Bagian. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yangDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah. 87 Tahun 2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. BAB II PELAYANAN Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Pasal 2 Pelayanan Telemedicine dilaksanakan oleh. 2. 13. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/PMK. 02/2013 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN. 10. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang. 4. 2. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri, untuk melaksanakan pera turan perundang -undangan yang lebih tinggi atau sederajat, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara Prinsip-prinsip dalam Perencanaan Peraturan Menteri adalah sebagai berikut : 1. 2019, No. perizinan;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan mengatur kembali pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil dan berkelanjutan. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan mengatur tata cara uji karakteristik Limbah B3. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Visi Kementerian 2020-2024 adalah Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri danDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan sebagian Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai. Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK. 06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri negara Indonesia. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2023. Keputusan tiga menteri yang berbeda kewenangannya, seharusnya diambil alih oleh atasan mereka, sehingga lahirlah keputusan presiden. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracundan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333); 7. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845). Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR NASIONAL MUTU PELAYANAN KESEHATAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI, KLINIK, PUSAT KESEHATAN. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. NOMOR . Pasal 3 (1) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap: a. 43. 02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di Kabupaten/Kota. PermenPUPR 1 tahun 2021 tentang Kriteria MBR dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah adalah peraturan menteri baru yang mencabut dan tidak memberlakukan lagi Permen PUPR lama yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah bagi Masyarakat. Ditetapkan di Jakarta . sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan. (2) SPBE Kementerian Perdagangan dilaksanakan dengan prinsip: a. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. dan/ atau Plh. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata. 16. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);. Bagian Kesatu . Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku UU N o. M. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. , M. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai pedoman penunjukan Plt. 2. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang. 05/2010 MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 5. 24. 29. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan NomorPERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK. 4. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 06/2014. Dinas adalah instansi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang membidangi irigasi. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perat uran. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 13. Pekerjaan Konstruksi. Pasal 2 Rumah Umum dan Rumah Susun Umum yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Rumah Umum dan Rumah Susun Umum yang diselenggarakan oleh BP3. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Laik Fungsi Jalan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah. c. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Surat Perintah Pencairan Dana,. 26. Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat KPR adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana. Pasal 3. 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016. Berikut adalah isi Peraturan. 20. 1569 -2 - Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. menter! keuangan republik indonesia,. Pengusaha dan/ atau Pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. 8. 19. REPUBLIK INDONESIA. Dokter Gigi adalah dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risiko. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung. dengan rahmattuhan yang maha esa . 44. 12. 2 Hingga November 2019, telah lahir 10. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 07/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, atau cetakan yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Menteri Nomor PER. MENTERI KESEHATAN . Ol/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pasal 1 . 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 5. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. Kementerian Negara Indonesia adalah organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, perlu menetapkan Peraturan Menteri. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang. Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan. (2) Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh. Nasional selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan. daya air adalah Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai. Direktur Jenderal. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan BerbasisMenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. KJPP yang telah memperoleh izin usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK. PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA UNIT ORGANISASI NON ESELON KEMENTERIAN KEUANGAN.